Jakarta, LiberTimes – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Solidaritas Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat untuk Netralkan Telkom (Sampurasun Telkom) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian BUMN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (3/6).
Koordinator Aksi, Rudiat mengatakan peserta demonstrasi berjumlah 50 orang ini memiliki tiga tuntutan.
“Pertama, menolak penunjukkan kembali Ririek Adriansyah sebagai Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk karena bertentangan dengan pasal 19 PP no 45 tahun 2005 yang menyebutkan tentang ketentuan pengangkatan direksi yang tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan atau 10 tahun,” kata mahasiswa Ibnu Khaldun Bogor ini.
Tuntutan kedua, lanjut Rudiat, meminta Menteri BUMN mengevaluasi kembali RUPST yang digelar pada 28 Mei 2022, terutama berkaitan dengan pembagian deviden sebesar Rp 14,86 triliun atau 60% dari perolehan laba bersih tahun buku 2021 demi memastikan tidak adanya indikasi permainan dalam pembagian laba tersebut.
Ketiga, mendesak KPK segera melanjutkan penyelidikan di lingkungan BUMN, dalam hal ini pimpinan perusahan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk terkait pengajuan proposal Program Sinergi New Sales Broadband Telkom yang diduga tidak sesuai penerapannya.
“Sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp300 miliar pada tahun 2021,” jelasnya.
