Paijo Parikesit: Rumah Hantu Prajurit, Cermin Bobroknya Kepemimpinan Jenderal Dudung

Jakarta, LiberTimes–Pengamat intelijen dan politik, Paijo Parikesit, melontarkan kritik tajam terhadap mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman, terkait mencuatnya dugaan korupsi proyek pengadaan rumah prajurit TNI AD senilai hampir setengah triliun rupiah.

Menurut Paijo, proyek yang seharusnya menjadi bentuk penghargaan negara kepada para prajurit justru berubah menjadi “rumah hantu” yang menyisakan kekecewaan, kerugian negara, dan ancaman terhadap kehormatan institusi militer.

“Kalau benar proyek ini dikerjakan dengan penuh manipulasi, maka ini bukan hanya soal uang rakyat yang dirampok. Ini pengkhianatan terhadap prajurit yang setiap hari mempertaruhkan nyawa untuk negara,” ujar Paijo dalam pernyataan tertulisnya kepada media, Kamis (8/8).

Paijo menilai, dugaan korupsi ini menjadi potret suram kepemimpinan di tubuh TNI, khususnya dalam hal tata kelola anggaran. Ia menegaskan bahwa Jenderal (Purn.) Dudung tidak bisa cuci tangan begitu saja.

“Dudung harus bertanggung jawab secara moral dan politik. Di masa kepemimpinannya, ratusan miliar rupiah digunakan untuk proyek yang kini ditengarai bermasalah. Harus ada audit forensik dan pemanggilan oleh aparat hukum,” tegasnya.

Ia juga menyoroti sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya terlalu berhati-hati menindak kasus ini dengan dalih perlu klasifikasi pelaku—apakah sipil atau TNI aktif.

“KPK tidak boleh tunduk pada seragam. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah memberi ruang bagi KPK untuk mengusut anggota TNI yang terlibat korupsi. Jangan jadikan peradilan koneksitas sebagai tempat berlindungnya impunitas,” ujar Paijo.

Dalam konteks ini, Paijo mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Jend. (Purn) TNI Syafri Syamsudin untuk tidak menutup mata dan segera mengambil sikap tegas.

“Jika negara ini ingin menjunjung supremasi hukum, maka tidak boleh ada pengecualian. Jenderal aktif maupun purnawirawan yang terbukti korupsi harus diadili. Kalau tidak, moral prajurit di bawah akan makin runtuh dan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap militer,” pungkas Paijo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *