Pembangunan infrastruktur adalah kunci utama kemajuan sebuah bangsa. Di Indonesia, proyek ambisius seperti pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Nusantara membutuhkan strategi pendanaan yang tak biasa. Namun, keterbatasan anggaran pemerintah sering menjadi penghalang besar. Di tengah tantangan ini, skema pendanaan berbasis syariah seperti Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) muncul sebagai solusi revolusioner yang dapat mengubah peta pembangunan Indonesia.
Apa Itu IMBT dan Mengapa Begitu Relevan?
IMBT mengombinasikan konsep sewa guna usaha dengan kepemilikan aset, menciptakan mekanisme yang mematuhi prinsip syariah sekaligus menawarkan keberlanjutan. Menurut Dr. Lasarus Bambang S, pakar dari Universitas Gadjah Mada, skema ini sudah terbukti efektif dalam pembangunan Jalan Lintas Timur Sumatra melalui model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berbasis Availability Payment.
Pendekatan ini tidak hanya melibatkan sektor swasta secara aktif, tetapi juga memastikan proyek berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dengan kata lain, IMBT adalah jembatan emas antara kebutuhan infrastruktur dan keterbatasan anggaran.
IMBT dan Masa Depan IKN Nusantara
IKN Nusantara bukan sekadar ibu kota baru; ini adalah simbol Indonesia modern yang menekankan keberlanjutan. Dari transportasi publik hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan, semua aspek infrastruktur di IKN harus mencerminkan inovasi dan inklusivitas. Pendanaan berbasis syariah seperti IMBT menawarkan pendekatan yang selaras dengan visi ini.
“Pendekatan syariah adalah jawaban atas tantangan besar pembangunan. Selain berkeadilan, pendekatan ini mengutamakan keberlanjutan dan keseimbangan,” ujar Lasarus. Dengan skema ini, Indonesia dapat menciptakan hubungan sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha tanpa harus membebani anggaran negara secara berlebihan.
Tantangan dan Strategi Menghadapi Hambatan
Meski menjanjikan, penerapan IMBT membutuhkan penguatan regulasi dan manajemen risiko yang cermat. Lasarus menekankan bahwa pengelolaan risiko permintaan pada proyek KPBU sangat penting agar tidak menimbulkan beban finansial yang tidak terkontrol.
Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah strategis:
- Ekspansi Skema IMBT ke sektor transportasi, pendidikan, dan perumahan rakyat.
- Sosialisasi dan Edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha mengenai manfaat dan mekanisme IMBT.
- Integrasi Teknologi seperti blockchain untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
- Peningkatan SDM di bidang keuangan syariah untuk mendukung implementasi lebih luas.
Mimpi Besar: IKN Nusantara Sebagai Pemimpin Global
Pembangunan IKN Nusantara adalah momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai luhur bangsa. Skema IMBT bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga simbol komitmen terhadap keadilan sosial dan kolaborasi.
“Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan syariah, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pionir global dalam pembangunan infrastruktur berbasis nilai,” tambah Lasarus.
Inilah saatnya Indonesia membuktikan bahwa visi besar seperti IKN Nusantara dapat menjadi kenyataan. Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol masa depan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Apakah Indonesia siap memimpin dunia dengan inovasi ini? Waktunya menjawab dengan aksi nyata.
