Oleh : Ahmad Zaki*
Jakarta, Liber Times – 20 oktober adalah hari yang bersejerah bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana tanggal tersebut secara resmi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui sidang paripurna. Yang dimana tongkat estafet kepepimpinan Indonesia berganti, dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Proses transisi pemerintahan ini sangat mulus berjalan tanpa ada gesekan ataupun penolakan dari segala bidang. Bahkan bisa dikatakan tanpa celah untuk keberlanjutan program-program yang dicanangkan saat kampanye pasangan calon Prabowo-Gibran, yang terutamanya adalah program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Seakan akan Jokowi ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa peralihan pemerintah itu harus berkesinambungan, bukan memulai dari awal lagi.
Jauh sebelum pergantian estafet kepepimpinan, pemerintah sudah berinisiatif membentuk sebuah lembaga atau badan yang menaungi lalu lintas dan operasional pengelolaan salah satu janji kampanye yang paling menonjol, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN). Yang dimana badan ini diharapkan mampu untuk mengimplementasikan program super prioritas pemenang pemilu presiden-wakil presiden 2024.
*Realisasi Janji Kampanye*
Sejak diumumkan secara resmi Program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya bernama Makan Siang Bergizi Gratis pada tanggal 6 Januari 2025 oleh pemerintah Indonesia, khususnya yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Seperti yang di lakukan oleh Kemendikasmen (Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan meluncurkan secara serentak di 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang biasa disebut Dapur MBG.
Program ini mendapatkan suntikan anggaran yang begitu fantastis, dari pagu awal nya hanya sekitar 71 trilliun rupiah yang di setujui oleh Kemenkue, kemudian kembali ditambah pemerintah dari alokasi efesiensi anggaran sebesar 100 trilliun. Total anggaran 2025 yang di dapatkan oleh pengelola MBG sebesar 171 trilliun.
Sementara realisasi anggarannya adalah Rp 20,6 triliun dari pagu awal Rp 71 triliun atau sekitar 29% per awal Oktober 2025. Alokasi ini belum ditambahkan dana segar efesiensi sebesar 100 trilliun.
Beberapa waktu lalu masyarakat dikejutkan oleh badan pengelola program prioritas MBG ini dengan pengembalian anggaran sebesar 70 triliun ke kementerian keuangan. Bukan rahasia umum lagi, setiap lembaga atau badan bahkan kementerian selalu berlomba lomba menghabiskan anggaran setiap tahunnya untuk peningkatan anggaran tahun berikutnya. Yang dimana, kalau serapan anggaran tidak 100% tahun berikutnya anggaran akan diturunkan atau menjadi tetap seperti tahun sebelumnya. Dengan pengembalian dana tersebut, apakah BGN akan dikurangin atau tetap alokasi anggarannya pada tahun berikutnya (2026)?.
Melihat korelasi dari sebuah janji kampanye Presiden Prabowo, hal tersebut mungkin tidak akan berdampak dengan penurunan anggaran pada tahun berikutnya. Ini diketahui setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disetujui oleh DPR pada selasa, 23 september 2025. Salah satu prioritas terbesar APBN 2026 terletak pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 335 triliun. Anggaran MBG untuk 2026 naik sekitar 371,8% dibandingkan dengan tahun 2025 yang hanya sebesar Rp71 triliun.
*Problematika Program MBG*
Tidak sedikit permasalahan atau hambatan di lapangan mengenai program prioritas nasional ini, yang dimana pada tahap perekrutan mitra kerja, penetepan menu makanan, sampai dengan pendistribusian makanannya. Sampai dengan terjadinya keracunan massal di berbagai daerah, tidak sedikit siswa sekolah yang mendapatkan program ini menjadi korban.
Setiap program yang dilaksanakan itu pasti terjadi penolakan dan juga dukungan dari berbagai kalangan. Oleh sebab itu, untuk memulai sebuah kebijakan harus ada kajian komprehensif dari berbagai bidang.
Dampak dari sebuah permasalahan yang paling signifikan itu berimbas kepada penerima manfaat makan bergizi gratis ini, dengan terjadinya keracunan diakibatkan oleh makanan yang tidak laik konsumsi oleh siswa yang menjadi konsumennya.
Dapur SPPG sebagai mitra kerja BGN untuk menyuplai makanan kepada para siswa selayaknya selalu di kontrol dan monotoring oleh tem lapangan sebagai perpanjangan tangan BGN. Agar makanan yang disajikan selalu steril dan bermanfaat bagi penerima.
*Solusi Jangka Pendek*
Presiden Prabowo harus melakukan beberapa langkah tegas dan berani sekarang, salah satunya dengan mengevaluasi total program prioritas MBG ini, bahkan harus moratorium sementara dapur SPPG mitra kerja dari BGN. Agar keberlanjutan program prioritas nasional yang sangat bermanfaat ini tepat guna dan tepat sasaran, serta tidak terjadi kembali musibah keracunan massal.
Kedua dengan sesegera mungkin membentuk Satuan Tugas Pengendali Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Keputusan Presiden (Kepres) yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden.
Ketiga untuk anggaran harus juga di audit independen melalui aparat penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan Agung ataupun Kepolisian RI, agar masyarakat umum tidak menduga-duga terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti penyalah gunaan anggaran yang begitu besar ini.
- Ketua Umum Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMUK)
- Ketua Bidang MD KAHMI Jakarta Pusat
