Jakarta, LiberTimes— Pengamat sosial-politik Poniman Sutowidjoyo mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak meremehkan daya ledak kemarahan rakyat. Menurutnya, kelaparan yang paling berbahaya bukan sekadar perut kosong, melainkan kelaparan terhadap keadilan dan kesejahteraan.
“Prabowo mungkin bisa mengatasi laparnya para elit dan pejabat dengan bagi-bagi jabatan dan proyek, tapi mustahil bisa mengatasi laparnya rakyat jika pemerintah terus abai pada kebutuhan dasar mereka,” tegas Poniman, Rabu (13/8/2025).
Poniman menyoroti bahwa meski sebagian mahasiswa kini “melempem” dalam kekritisan terhadap kebijakan pemerintah, rakyat masih hidup, melek situasi, dan siap melawan ketidakadilan. Kasus Bupati Pati dilempari sandal dan botol oleh massa, katanya, adalah contoh nyata.
Menurutnya, Spirit Gerakan Rakyat Pati—yang lahir dari penolakan terhadap kebijakan zalim—bisa dengan cepat bergeser ke pusat kekuasaan, langsung menyasar Presiden Prabowo, bila pola ketidakadilan dan arogansi pejabat pusat terus berlanjut.
“Itu pelajaran untuk semua pejabat. Kalau rakyat sudah muak, simbol penghinaan seperti pelemparan sandal itu adalah tanda perlawanan terbuka. Dan gerakan itu bisa meluas, mengarah langsung ke Presiden jika tidak ada perbaikan,” ujarnya.
Poniman juga mengkritik keras sikap Presiden Prabowo yang dinilainya kurang peka terhadap pembantu-pembantunya yang sering mengeluarkan pernyataan kontroversial dan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat. Ia mencontohkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
“Sejak awal menjabat, kebijakan menteri-menteri ini sering lebih menguntungkan oligarki dan korporasi besar ketimbang rakyat kecil. Parahnya lagi, mulut mereka kurang dijaga, sering bicara tanpa empati. Ini bukan sekadar omong kosong, tapi omon-omon yang memicu kemarahan publik,” tegas Poniman.
Poniman menegaskan, Prabowo harus segera melakukan reshuffle kabinet untuk mencopot menteri-menteri dan pembantu yang bermasalah, baik karena kebijakan yang merugikan rakyat maupun mulut yang tidak terjaga.
“Kalau Prabowo tidak berani merombak pembantunya, maka ia akan ikut menanggung beban dan kemarahan rakyat. Reshuffle bukan pilihan, tapi kebutuhan mendesak demi keselamatan pemerintahannya,” tegasnya.
Ia menutup dengan peringatan keras:
“Kalau Prabowo tidak segera mengoreksi, spirit perlawanan seperti di Pati bisa menular ke seluruh penjuru negeri, bahkan mengetuk langsung pintu istana.”
