Jakarta, Liber Times–Orang selalu senang dengan kontroversi. Jokowi juga. Kalau urusan hal yang baik dan benar. Untuk bangsa dan negara. Sulawesi Utara adalah provinsi paling berisik yang 95% dikuasai oleh oligarki dinasti Olly Dodokambey. Hingar-bingar pergantian Panglima TNI dibumbui oleh isu kebesaran megalomania nama Olly, yang pembangunan di Sulut ibarat siput berenang di gurun pasir. Nol. Besar.
Olly pun bukan representasi PDIP, apalagi Ibu Megawati. Bukan. Olly bekerja untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, dengan puluhan anggota keluarganya berkuasa di Pemprov dan lembaga di seantero Sulut. Warga Sulut disuguhi mitos bahwa Olly adalah kebesaran Sulut. Tokoh sulut. Di Sulut tokoh besar masih dicatat Sam Ratulangi atau Walanda Maramis; yang bekerja untuk bangas Minahasa dan Indonesia. Bukan politikus yang disangkutkan di E-KTP.
Pekan depan dikabarkan Olly akan ke Jakarta. Isu yang disebarkan oleh orang Olly, kampanye megalomania sok dianggap top oleh PDIP dan Jokowi. Padahal pekerjaan besar program Likupang tidak jalan. Tidak berhasil; alias gagal. Program dan rencana Likupang hanya sebagai aktivitas, proyek, bukan untuk realisasi proyek.
Saya sebernarnya malas mengomentari pejabat yang tidak bekerja; saya tidak mau mengomentari Ridwan Kamil, apalagi cuma Olly. Nothing, meskipun dia kaya raya tanpa batas dunia akhirat. Bahkan untuk sekelas Ganjar Pranowo pun hanya saya apresiasi soal melawan intoleransi yang jadi catatan. Untuk pembangunan nol. Lalu yang bekerja bener siapa? Risma. Ahok.
Lalu menteri BUMN Erick Thohir bagaimana? Ini orang justru. Dia bagian dari yang memang sudah malang-melintang dalam bisnis. Keluarganya. ET keluar dari bisnis untuk membuat penyeimbangan dalam Kabinet Jokowi. ET masuk ke Kabinet untuk menjadi penyeimbang, dan pantauan bisnis, jangan hanya terkait dengan bisnis Luhut Binsar Pandjaitan doang.
Nah, soal Olly? Olly tidak masuk sama sekali dalam radar pikiran Jokowi. Kalau pun Olly masuk ke dalam kabinet, maka itu adalah langkah salah, blunder bagi Jokowi. Jika Jokowi mengangkatnya jadi Menteri Apapun meski tidak berguna posisinya, itu akan membuat Jokowi jadi bagian yang kotor – karena nama Olly disebut dalam dakwaan E-KTP. Jokowi pun tak akan menjadi alat pencuci bagi Olly.
Jadi warga Minahasa, tidak usahlah digubris itu isu soal Olly. Mendingan cari informasi ada apa dengan kasus PETI, Tambang, Bulawan Daya Lestari (BDL), dan semua proyek gagal dan proyek terengah-engah yang terkait dengan urusan tanah, yang dikuasai oleh oligarki. Olly jadi menteri Jokowi? Kalau itu terjadi, saya orang pertama yang akan menertawai Jokowi.
Penulis: Ninoy Karundeng
