Garut, Liber Times–Dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Terorisme oleh Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendapat apresiasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), maupun tokoh masyarakat.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, juga turut mengapresiasi sikap cepat tanggap dari Pemkab Garut dalam memastikan keamanan wilayahnya dari peyebaran paham radiklisme, intoleran.
“Saya sangat apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Garut. Bupati Garut layak mendapatkan penghargaan Insan Suci Pancasila dan insan Indonesia yang sejati yang begitu tanggap sigap cerdik dan teliti dalam menangani daerahnya,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Minggu (31/10/21).
Satgas Penanggulangan Terorisme ini terdiri dari semua unsur yaitu, Pemkab, jajaran Forkopimda Garut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut dengan berbagai ormas di bawahnya. Kemudian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.
Habib Syakur berharap, Satgas Penanggulangan Terorisme di Garut, menjadi insipirasi bagi daerah lain untuk membentuk satuan yang sama. Tujuannya tidak lain untuk menangkal paham-paham radikal, intoleran, maupun terorisme.
“Inilah harus kita tangani bersama-sama dengan melibatkan semua unsur, sampai desa dan dusun, bahwa teroris itu nyata adanya harus diperangi bersama,” ungkapnya.
Bagi Habis Syakur, bersatunya semua masyarakat, akan mengikis penyebaran paham-paham yang meresahkan tersebut. Hal itu juga sekaligus menumbuhkan semangat Bela Bangsa dan Bela Negara.
Selain itu, pemerintah juga perlu mencanangkan gerakan Bela Bangsa dan Bela Negara. Gerakan ini tidak harus seperti mengikuti wajib militer, tapi ditumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara.
“Itu bagian dari komponen cinta tanah air. Jadi sini syarat keimanan sudah terpenuhi dalam beragama, disitu muncul cinta negara, cinta bangsa, dengan adanya perhatian pemerintah pusat, daerah, dusun, desa dan pengawasan langsung penumbuhan semangat bela bangsa,” tukasnya.
Sebelumnya, Bupati Garut, Rudy Gunawan mengatakan, pembentukan Satgas yang terdiri atas berbagai pemangku kepentingan itu sebagai upaya preventif dalam meminimalisir penyebaran paham radikal yang ada di Garut.
Menurut dia, telah menjadi kesepakatan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah intoleransi radikalisme dan terorisme dengan cara-cara yang sesuai dengan kearifan setempat di Garut.
“Proses penegakan hukum dan sebagainya adalah urusan aparat. Kami juga tidak alergi terhadap itu, silakan. Namun, kami lebih mengedepankan kepada hal-hal yang sifatnya preventif,” ujarnya.
Pemkab Garut sudah menyiapkan anggaran untuk satgas tersebut sesuai dengan kebutuhan. Satgas ini akan mendapatkan kendaraan operasional pada bulan November mendatang. Apalagi, Garut memiliki wilayah yang cukup luas, mempunyai 421 desa dan 21 kelurahan yang tersebar di 42 kecamatan. (Habibi/LTimes)
