Menanti Keberlangsungan Kasus Pajak di KPK

  • Bagikan

Jakarta, Liber Times–Tahun 2021 menjadi sebuah ajang pembuktian bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau bisa disebut dengan lembaga anti rasuah periode Komjen Firly Bahuri, dengan kasus yang menggemparkan yaitu kasus pajak yang menyeret beberapa pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak dan para konsultan pajak bahkan katanya akan sampai merambah ke pemilik perusahaan terkait kasus tersebut.

Terhitung sudah 7 (tujuh) orang ditetapkan menjadi tersangka dari pejabat dirjen pajak sampai dengan konsultan pajaknya, tetapi satu orang masih belum ditahan dengan asumsi untuk kebutuhan strategi penyidikan dalam pengumpulan alat bukti. Tidak tanggung-tanggung uang yang diduga penyuapan pajak tersebut senilai 37 miliar rupiah.

Para tersangka tersebut sudah ditahan dan sedang menjalani proses persidangannya, dengan masing-masing menguatkan apa yang terjadi di dalam persidangan. Dengan menyebutkan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan para pemilik atau pemegang saham perusahaan yang terduga terkait kasus pajak tersebut. Ada tiga perusahaan yang terkait yaitu dengan pemegang saham PT. BANK PAN Indonesia (BANK PANIN) Mu’min Ali Gunawan, pemilik PT. Jhonlin Baratama Andi Syamsudin Arsyad atau Haji Islam, dan General Manager PT. Gunung Madu Plantation (GMP) Lim Poh Ching.

Ketiga nama itu, disebut berperan dalam proses pengurangan nilai pajak masing-masing perusahaannya dengan pihak pemeriksa pajak.

Mu’min Ali Gunawan

Peran Mu’min terungkap dalam sidang dakwaan terhadap mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji (APA). Surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK menyebut Mu’min Ali memiliki orang kepercayaan bernama Veronika Lindawati (VL)

Veronika adalah satu tersangka yang ditetapkan dalam kasus pajak, dalam konstruksi perkara KPK, VL disebut sebagai kuasa wajib pajak PT. BANK PAN Indonesia TBK alias Bank Panin.

lewat VL melobi pemeriksa pajak untuk bisa menurunkan nilai kurang bayar pajak dari 926,2 miliar rupiah menjadi 303 miliar rupiah.

Dalam sidang pemeriksaan saksi atas nama Febrian selaku anggota pemeriksa pajak Ditjen pajak atas terdakwa APA dan DR terungkap bahwa Bank Panin yang diwakili oleh VL melakukan pertemuan dengan tim pemeriksa di kantor ditjen pajak. Dalam pertemuan itu, VL mengaku diutus Mu’min Ali Gunawan dan dijelaskan juga saat itu bahwa Mu’min adalah pemegang saham.

Haji Isam

Pemilik Jhonlin Grup ini pertama kali terdengar saat agenda sidang lanjutan kasus pajak pada Senin (4/10/2021) lalu, disebut meminta konsultan pajak Agus Susetyo untuk mengkondisikan SKP Sura Ketetapan Pajak PT. Jhonlin Baratama kepada tim pemeriksa pajak, Ditjen Pajak Kemenkue.

Hal ini terungkap saat jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Tim Pemeriksa Pajak DJP Yulmanizar, dalam sidang lanjutan kasus suap pajak dengan terdakwa mantan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. Dalam BAP yang dibacakan jaksa disebutkan, dalam pertemuan antara tim pemeriksa pajak DJP dengan konsultan pajak Agus Susetyo, ada permintaan untuk pengkondisian nilai perhitungan pajak PT. Jhonlin Baratama sebesar 10 miliar rupiah.

Lim Poh Ching

Peran LPC juga terungkap dari kesaksian Febrian dalam persidangan lanjutan kasus pajak.

Febrian meyebutkan awal pertemuan dengan
LPC saat Oktober 2017 di Jakarta dengan agenda pemeriksaan pajak GMP tahun 2016, LPC didampingi konsultan pajak dari Foresight Consultant Aulia Imran Magribi.

Di tengah perjalanan tim pemeriksa pajak, PT GMP melalui Foresight Consultant meminta kepada tim pemeriksa agar merekayasa nilai paja dengan imbalan/dijanjikan fee 15 miliar rupiah, dan nilai pajak untuk PT. GMP sekitar 20 miliar rupiah. Dengan asumsi 15 miliar itu dicatatkan sebagai form bantuan sosial.

Lanjutan Kasus Pajak 2022

Dari sekian banyak lanjutan persidangan dengan awalnya penetapan hanya 6 orang dan melihat fakta persidangan bertambah 1 orang dengan ditetapkan nya salah satu anggota tim pemeriksa pajak Ditjen Pajak.

Tetap KPK belum menyentuh sama sekali orang-orang yang disebutkan di dalam persidangan, bahkan dalam pemanggilan saksi pun belum ada terdengar hiruk pikuknya.

Masyarakat Indonesia masih menunggu babak selanjutnya dari kasus pajak ini, apakah KPK hanya berani menangkap para Bupati saja ataukah berani menyentuh para “Penggede” yang sudah disebutkan dalam persidangan kasus yang ditangani oleh KPK sendiri.

Kita tunggu keberlangsungan kasus pajak di 2022…

Oleh : Ahmad Zaki (Koordinator Forum Intelektual Muda)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.